Contoh Soal Penghitungan Pph 21 Penghasilan Pegawai Tetap

Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan akseptor pensiun terencana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan era atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

1. bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
2. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja hingga final tahun kalender dan bagi akseptor pensiun yang mendapatkan uang pensiun hingga final tahun kalender

Contoh #1 Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh honor sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji.
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari yakni sebagai berikut:

Catatan:

1. Biaya Jabatan yakni biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang sanggup dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
2. Contoh tersebut berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah mempunyai Nomor PokoWajib Pajak (NPWP). Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum mempunyai NPWP, maka
3. jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari yakni sebesar 120% x Rp19.375,00= Rp23.250,00. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan akseptor penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah mempunyai NPWP, kecuali disebut lain dalam pola tersebut.

Contoh #2 Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh honor sebulan Rp8.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti aktivitas BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari honor sedangkan Bambang Eko membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari honor setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti aktivitas pensiun untuk pegawainya.

PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp200.000,00, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Pada bulan Juli 2016 Bambang Eko hanya mendapatkan pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 yakni sebagai berikut:

Contoh #3 Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

dr. Aulia Rais (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter seorang mahir kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan honor tetap sebesar Rp20.000.000,00. Jam praktik dr. Aulia Rais mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu.

Untuk bulan Agustus 2016 dr. Aulia Rais mendapatkan pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa honor sebesar Rp20.000.000,00 dan mendapatkan jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. Dokter Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Aulia Rais dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus 2016 adalah:

Berbagi :